Senin 27-03-2017,06:00 WIB
LEMAHWUNGKUK – Dinamika politik menjelang Pemilihan Walikota (Pilwalkot) 2018 mendatang terus menghadirkan kejutan. Diam-diam, Walikota Cirebon, Drs Nasrudin Azis SH rupanya semakin romantis dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Untuk kesekian kalinya, Azis terlihat hadir dalam acara yang digagas PKS.
|
Walikota Cirebon bertemu istri Gubernur. Foto: Fajri/Rakyat Cirebon |
Minggu (26/3) kemarin, orang nomor satu di Kota Cirebon itu hadir dalam acara launching Gema Keadilan Kota Cirebon, di Alun-alun Kasepuhan. Di kesempatan tersebut, hadir pula istri dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, Dr Hj Netty Prasetiyani Heryawan MSi, Ketua DPD PKS Kota Cirebon, H Karso dan Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKS, H Satori.
Netty dan Azis tampak akrab. Bahkan, keduanya sesekali tertawa lepas. Seusai acara, Azis mengatakan, dirinya sebagai pembina dari semua partai politik di Kota Cirebon harus bisa berdiri di semua kalangan, tak terkecuali PKS.
Menurutnya, banyak program kerja kepartaian dari PKS yang bertujuan untuk membangun Kota Cirebon, baik dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun lainnya.
“Saya selalu mendukung program partai yang tujuannya untuk membangun Kota Cirebon. Sebagaimana PKS yang ingin membuat masyarakat yang agamis, cerdas, terampil, ini harus kita dukung. Saya mendukung penuh langkah Gema Keadilan,” ungkap Azis.
Secara bersamaan, di sana juga digelar kegiatan reses Anggota Fraksi PKS di DPRD Kota Cirebon asal dapil III Kejaksan-Lemahwungkuk, Cicih Sukaesih. Azis mengaku bangga, bisa mendapatkan undangan dari PKS untuk hadir dalam kegiatan tersebut.
“Kami juga mendukung langkah reses yang dilakukan Bu Cicih, karena saya diberi kesempatan untuk ikut bersilaturahmi dengan masyarakat melalui forum ini,” kata politisi yang juga ketua DPC Partai Demokrat itu.
Disinggung mengenai kemungkinan Partai Demokrat berkoalisi dengan PKS, Azis menjawab diplomatis. Menurutnya, dalam dunia politik, tak ada yang tidak mungkin. “Semua kemungkinan itu sangat mungkin terjadi,” katanya. Untuk diketahui, Partai Demokrat sendiri hanya memiliki 3 dari 35 kursi di DPRD. PKS pun memiliki kursi dengan jumlah yang sama. Sedangkan syarat untuk mengusung satu pasangan calon di pilwalkot setidaknya butuh 7 kursi.
Sementara itu, Netty sendiri justru menyoroti soal tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Jabar yang terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jabar itu menyebutkan, terdapat 1249 kasus terjadi dari 27 kota/Kabupaten di Jabar. “Ini perlu segera penanganan bersama,” kata perempuan yang digadang-gadang akan maju di Pilgub Jabar 2018 mendatang itu.
Menurutnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Diantaranya, pengaruh kemajuan teknologi, di mana saat ini anak-anak dikepung dengan berbagi teknologi yang memudahkan mereka untuk mengakses segala jenis informasi. Di sisi lain, perlu juga pengawasan orangtua secara seksama. (jri)